Minggu, 09 Desember 2012

Warga, Pemerintah dan Banjir

Penataan kota yang tidak konsisten adalah salah satu faktor yang memperparah banjir.
Rencana pengelolaan dan penataan sungai di Jakarta oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilcis) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memerlukan dukungan Pemprov DKI dalam hal pengadaan lahan resapan.

Tidak konsistennya penataan kota selama ini dianggap sebagai salah satu faktor yang memperparah luapan air dari sungai yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Madya yang juga merupakan bagian Direksi Lapangan BBWS Cilcis, Pudji Rahardjo mengungkapkan, salah satu upaya agar desain dan rencana pengelolaan sungai lebih efektif adalah dengan mempertahankan lahan resapan.

Pudji mengungkapkan, tata kota terkait pembangunan fisik di wilayah Jakarta harus konsisten dan tidak boleh ada alih fungsi lahan resapan. Menurutnya, sampai saat ini tata kota terkait ruang terbuka hijau di Jakarta masih belum sesuai dari apa yang sebenarnya ditetapkan.

"Rencana tata ruang itu kan 70 persen bangunan dan 30 persen ruang terbuka hijau. Kenyataannya di Jakarta hanya ada 9-10 persen ruang terbuka hijau untuk resapan air," ucap Pudji di kantornya di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (26/11).

Ia menambahkan, selama konsistensi tata ruangnya tidak dilaksanakan, banjir tetap terjadi meski sungai di Jakarta sudah diperlebar. "Seberapa besar pun sungai diperlebar, tapi kalau lahan resapan terus dialihfungsikan maka banjir di Jakarta tetap akan terjadi," ucapnya lagi.

Pudji berpendapat, tidak konsistennya tata kota juga akan memperparah ketidaktepatan prediksi dari rencana pengelolaan sungai yang saat ini sedang berlangsung.

Ditanyai terkait rencana pengelolaan sungai yang tengah dilakukan, Humas BBWS Cilcis, Putu Wirawan mengatakan, pihaknya kini sedang mengupayakan agar kapasitas penampungan sungai meningkat. Kondisi yang terjadi saat ini, kapasitas sungai-sungai yang paling berpengaruh di Jakarta seperti Ciliwung, Pesanggrahan, dan sungai lainnya tidak berimbang dengan debit air hujan.

Ia menjelaskan, untuk Kali Ciliwung misalnya, kali tersebut kini hanya mampu menampung air sebanyak 50 meter kubik air per detik. "Normalisasi kami lakukan agar kapasitas Ciliwung meningkat menjadi 493 meter kubik per detik," ungkap Putu.

Putu menambahkan, agar kapasitas dapat ditingkatkan maka lebar kali yang saat ini hanya mencapai 5-8 meter harus diperlebar paling tidak sepanjang 35 meter. Dikatakannya, selain lebar dan pengurukan sungai, masalah lain yang harus diperhatikan adalah kapasitas pintu air Karet dan pintu air Manggarai yang sampai saat ini kapasitasnya belum mendukung.

Menurutnya, hal tersebut menghambat kelancaran air dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Barat sehingga terjadi luapan air. "Karena itu kami juga sedang membangun pintu air Karet dan pintu air Manggarai," kata dia.

Putu menjelaskan, untuk pintu air Karet yang sekarang hanya terdiri dari empat pintu, akan ditambah menjadi lima pintu. Adapun pintu air Manggarai yang sekarang hanya memiliki tiga pintu akan ditambah menjadi empat pintu.

Dengan penambahan tersebut, kapasitas pintu air Karet meningkat dari 500 meter kubik per detik menjadi 734 meter kubik per detik. Pintu air Manggarai juga akan meningkat kapasitasnya dari 330 meter kubik per detik menjadi 507 meter kubik per detik. "Pengerjaan penambahan pintu air ini merupakan bagian kontrak kerja kita untuk tahun 2012 sampai 2014," jelasnya.

Putu menambahkan, selain Kali Ciliwung, BBWS Cilcis juga bertanggung jawab terhadap normalisasi Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Jati Kramat, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, dan Kali Cakung.

Pernyataan Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Madya, yang juga bagian Direksi Lapangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Puji Rahadjo tentang perlunya konsistensi tata ruang soal daerah resapan air dalam mengendalikan banjir, suatu yang benar adalah tepat.

Hanya saja, terasa ganjil dan aneh kalau pernyataan itu seakan menuding pemerintah DKI Jakarta yang salah dalam mengatur tata ruang sehingga terjadi banjir di Jakarta. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah dilakukan pihak BBWSC dalam mengendalikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya?

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini BBWSCC, dalam melakukan normalisasi kali-kali yang ada di Jakarta untuk mengendalikan banjir? Bagaimana pula pemerintah pusat melakukan normalisasi kali yang menjadi tanggung jawabnya, khsususnya kali-kali yang dihubungkan dengan Banjir Kanal Timur?

Rasanya banyak kali di Jakarta yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sempit dan dangkal sehingga mengurangi kapasitas daya tampung. Hal ini bisa terbaca dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Artinya, kalau kali belum dilakukan normalisasi maka banjir akan terus melanda warga sekitar kali karena kapasitas tidak cukup mampu menampung air.

Padahal, kalau semua dilakukan normalisasi dan terus diakses ke BKT maka warga akan terhindar dari banjir. Karena itu, sesama pemerintah sebaiknya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menyenjahterakan rakyat serta memberi rasa aman dari banjir.

Warga tidak butuh pemerintah saling tuding soal banjir. Sebaiknya kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan bukan mempersoalkan orang lain. Justru yang harus dilakukan adalah koordinasi demi kepentingan rakyat, bukan saling menyalahkan dan mencari citra seakan-akan yang paling benar.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar